Skip to main content
Banawa Maiyah

follow us

Like Facebook | Follow Instagram

Titik Nadir Demokrasi

Mencari Presiden "Pendeta Ratu"

 Mencari figur pemimpin bangsa pada masa depan, memang tidak gampang. Figur presiden yang bakal tampil tidak bisa dijamin sama atau sekualitas dengan dibutuhkan rakyat. Keinginan rakyat untuk mempunyai sosok presiden ideal sesuai tuntutan. Akan tetapi kita akan tetap harus memiliki seraput yang mengaitkan sintesa kedua presiden sebelumnya, Bung Karno dan Pak Harto.

Seraput dimensi kedua presiden yang pernah kita miliki mempunyai mata sisi keunggulan sendiri-sendiri. Keduanya diwarnai oleh corak dan gaya kepemimpinan berlainan, ternyata cocok dengan situasi zaman masing-masing. Realitas macam ini merupakan keunggulan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar di dunia.

Presiden dambaan rakyat pada masa depan, adalah sosok atau figur yang super dalam segala sisi. Misalnya, presiden yang dibutuhkan oleh rakyat pada era sekarang dan mendatang yaitu pemimpin yang berpribadiannya merupakan rakitan antara kualitas mental pendeta ratu (mengacu pada tradisi) dengan kesanggupan manajerial secara Dunia Kesatu atau minimal Dunia Kedua.

Sedikit banyak, siapapun yang bakal tampil sebagai presiden nanti, tidak bisa sama sekali mengabaikan kedua prasyarat itu. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin nasional mempunyai dasar seperti saya katakan tadi.

Manusia Pasca Materi
Mental pendeta ratu itu mengandaikan manusia pasca materi. Dia merupakan figur sentral yang sudah melewati masa transentral yang sudah melewati masa transdetal dari keserakahan duniawi. Mereka tidak lagi figur yang mengejar banda-donya, menumpuk harta benda, dan sejenisnya. Mereka, jiwanya sudah kaya sehingga tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari kaya metarial, menjadi sekuler, lantas dari hari ke hari mendemonstrasikan ketrampilan manajerial untuk mengelola keadaan yang memungkinkan bertambah kekayaan duniawi.

Figur seperti itu dimiliki oleh pribadi papan depan. Mereka telah melalui tahapan bosan pada kekayaan duniawi dan menganggapnya mengabdi untuk kepentingan sesama merupakan kebutuhan primer. Soal harta benda sudah dalam tahapan kebutuhan tertier. Nah, kalau kita punya figur pemimpin nasional semacam ini, tentu rakyat bakal tata tentrem raharja.

Adapun kepemimpinan Dunia Kesatu yang saya maksudkan adalah apresiasi terhadap aktualitas nilai-nilai menjelang abada 21: demokrasi, keadilan sosial, multi-distribusi, dan seterusnya. Ia sebaiknya punya kecenderungan lebih sebagai negarawan (itu kontekstualisasi pendeta ratu), bukan tipe politisi atau raja. Dengan kapasitas sebagai negarawan, sepak terjangnya, pola kepemimpinannya memberikan warna dan suasana sejuk, damai, dan memberikan dorongan semangat luar biasa kepada rakyat. Yang dipimpin pun bakal menjadi pribadi-pribadi utuh, tidak compang-camping, tidak sekuler.

Sebagai bangsa yang memiliki tatanan nilai adilihung,tentu menginginkan prototipe presiden sekualitas mental pendeta ratu, adalah keinginan yang wajar, bukan sesuatu yang muluk. Dengan mental pendeta ratu dan punya kapasitas masuk Dunia Kesatu, bangsa ini diharapkan muncul sebagai sang pelopor perdamaian. Pelopor kemanusiaan atau nilai-nilai kandungan demokrasi, berdimensi keadilan sosial.

Lalu apakah sang presiden nanti bakal menempatkan filosofis budaya sebagai panglima dalam menerapkan konsep kepemimpinan? Nah, tentang ini rasanya tidak sejauh itu, meski akan benar bahwa sesudah melalui berbagai puncak keterberdayaan politik dan ekonomi mengatasi situasi, dimensi budaya akan tampil sebagai konversi zaman.

Titik busuk kekurangberadaban manusia sudah berkelanjutan, sudah berkepanjangan, sehingga akan muncul semacam "musim semi" yang dilandasi oleh budaya kemanusiaan dan respiritualisme. Tampilnya figur presiden dari kalangan budayawan, atau bahkan budayawan langsung, memang menarik. Tapi tidak sejauh itu. Hanya saja peran untuk aspirasi kebudayaan memang akan lebih luas lagi. Ibarat kalau sebelumnya biduk aspirasi kebudayaan hanya sepersekian saja, kelak bakal lebih maju lagi. Suara kaum budayawan dan sisi geraknya, bakal memperoleh wilayah kreativitas lebih longgar.

Format kaum budayawan berperan dalam kepemimpinan nasional, bentuknya tidak harus personal, mungkin impersonal saja. Misalnya, pertimbangan-pertimbangan kebudayaan akan lebih diperhatikan, meskipun belum tentu diformulasikan secara institusional. Ini sungguh kemajuan dan tuntutan zaman yang tidak bisa dipungkiri, apalagi ditolak.

Kohesi dengan militer
Mengenai dari kalangan apa yang jadi presiden ketiga di Indonesia nanti, merupakan rekayasa informasi menarik. Tapi, Sang presiden kita tetap dari kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ini tentu bisa kita pantau dari peta situasi politik dewasa ini. ABRI tetap menjadi "lumbung" persediaan pemimpin nasional yang siap, tidak pernah kehabisan stok.

Kendati begitu, bukan tidak ada pintu kemungkinan tampilnya kalangan sipil atau kaum profesional. Pintu kesempatan tetap ada, terbuka lebar. Hanya saja, syaratnya, sang calon sipil atau profesional itu harus kohesi dan independensi dengan militer. Persyaratan ini tidak bisa ditawar, apalagi ditolak. Kohesi dan interpendensi dengan militer boleh dikata syarat dasar bagi sang calon sipil dan profesional kalau "mau coba-coba" tampil sebagai pemimpinan nasional.

Soal jenis kelamin, bagi saya tidak pernah jadi soal. Sangat mungkin kaum wanita tampil sebagai presiden Indonesia. Mengapa tidak? Toh, mereka juga manusai. Tapi tidak perlu dipersoalkan kualitasnya harus bagaimana, sebab mekanismenya top down kok. Wanita Indonesia sebagai presiden, itu lebih menarik. Mereka punyai daya apresiasi dan daya teliti linuwih daripada kaim pria. Mereka tidak grusa-grusu, srudak-sruduk, dan ini lebih mendekati pasca materi. Tidak ngaya numpuk harta. Hanya, apakah rakyat banyak menerima? Ini persoalannya.

Soal mungkin, tetap selalu mungkin. Tapi persyaratan pendeta ratu, menjadi manusia Dunia Keatu itu berat. Kita tinggal cari, ada nggak profil wanita kita sekualitas seperti itu dan siap menjadi orang nomor satu di negeri ini yang tentu bakal menjadi kaca benggala sekaligus sorotan lebih dari 180 juta jiwa rakyatnya. Saya sendiri masih meragukan keberanian wanita kita tampil ke puncak tangga teratas jagat Indonesia sebagai pemimpin nomor satu.

Usia bagi calon presiden kendati punya dimensi kesepadanan, tapi bukan acuan utama. Bagi kehidupan manusia, usia memang punya tatanan dengan tingkat-tingkat pengalaman dan kematanagan. Tingkat pengalaman dan kematangan selalu diindetifikasi dengan lamanya manusia ada dan hadir dibumi, meski tidak mutlak. Bagi saya, kalau memang ada tokoh yang dasarnya telah memenuhi keinginan rakyat, dan memiliki persyaratan primer seoerti saya katakan tadi di atas, silahkan saja tampil sebagai presiden di negeri ini.

Sedangkan tampilnya pribadi atau individu mencalonkan diri sebagai presiden, sampai sejauh ini masih membingungkan masyarakat. Masyarakat seolah-olah terpana, terpesona, dan menganggapnya kurang waras. Fenomena apakah semacam itu? Pantaskah? Lalu, bagaimana sang pribadi atau person yang gagah berani mencalonkan dirinya. Nah, berbagai pertanyaan selalu mengemukakan ke depan. Tapi bagi saya, tetap diperlukan dalam bermasyarakat dan bernegara sebagai pusat latihan demokrasi secara nasional. Kalau tak ada yang gagah berani tampil mencalonkan diri nanti bangsa ini malah lembek, mentalnya penakut, dan demokrasinya jadi mengendor. Sayang.

Soal reaksi anggota legislatif, sebaiknya mereka tidak perlu ribut. Para anggota DPR itu sebaaiknya berlatih bersikap sebagai rakyat dulu. Saya menyarakan agar para wakil rakyat tentu yang baik dulu. Untuk menjadi wakil rakyat tentu harus latihan menjadi wakil rakyat tanpa lebih dulu pengalaman sebagai rakyat, tentu kalau sudah duduk di DPR kurang peka terhadap kebutuhan rakyat.

Jadi, tingkatannya setelah belajar menjadi rakyat yang baik. Dengan proses seperti ini mereka agar tidak terjebak atau menjebakkan diri dengan wakil eksekutif (pemerintah). Kalau wakil rakyat (legislatif) sudah terjebak atau menjebakkan diri dengan eksekutif, kasihan rakyat. Mereka tetap dalam pojok yang lemah dalam segala sisi. Kalau macam ini, silahkan saja ada pribadi yang gagah mencalonkan diri sebagai presiden demi terciptanya pusdiklat demokrasi secara nasional.

Wajib Skrening
Calon presiden maupun wakilnya yang akan memimpin republik bear ini pada masa depan, wajib diskrening sebelum tampil di singgasana kekuasaan. Sebab, ia bukan hanya sekedar sebagai pemimpin bangsa, tapi juga menjradi teladan dari lebih 180 juta jiwa. Jadi kedua-duanya harus diskrening seluruh sisi kehidupannya. Wakil presiden juga menjadi simbol dari konfigurasi nilai-nilai ideal, sama halnya dengan sang presiden. Rakyat Amerika Serikat (AS) saja masih rewel soal moral pemimpinannya, padahal mereka sudah maju dalam segala hal. Untuk itulah, kita wajib menerapkan skrening secara ketat kepada presiden dan wakilnya.

Peranan kaum profesional dalam mengolongkan figur siapa yang bakal menjadi presiden, mestinya ada resultan. Jangan sampai kalangan profesional, entah itu dari kalangan bisnis, intelektual, pers, industrialistis, atau yang lainnya berdiam beku, ikut-ikutan tanpa reaksi atau tanpa punya sikap mandiri. Resultan dari mereka sangat dibutuhkan. Hanya saja sejauh ini masih tetap sulit ditentukan formula untuk mempengaruhi sabda pendeta baru. Formula itu belum ada sehingga sabda ratu seperti undang-undang tidak tertulis yang harus diikuti semua pihak, termasuk kaum profesional.

Soal pengaruh dari Dunia Barat untuk menggolkan sang calon presiden--di negara mana saja---pasti ada, termasuk di Indonesia. Kini ada gelombang besar di samudera. Kalau pun tidak rekayasa langsung dari pusat gelombang tertentu, sekurang-kurangnya logika proses terpilihnya presiden akan cenderung patuh terhadap arus tersebut. Pengaruh asing siap mencengkram dengan mengintai dari sisi mana mereka memanfaatkan celah demi keuntungan mereka. Bagi kita, sebagai bangsa besar menghadapi ini harus menggunakan kunci nasionalisme.

Bagi saya figur presiden ketiga nanti yang kharismanya menyamai Bung Karno atau Pak Harto sudah ada, dan tetap akan selalu ada. Figur seperti ini selalu muncul tanpa diduga. Hanya saja, selama ini sistem yang berlaku tidak cukup akomodatif dan stimulatif untuk memungkinkan potensi-potensi itu mengaktualisasikan diri. Ia layu sebelum berkembang. Akan tetapi harus diingat, persediaan orang besar yang mampu menanklukkan segala zaman, tetap ada. Kita tidak bakal kehabisan stok orang besar.

Patut diingat pula, bagi presiden ketiga nanti, nilai-nilai luhur yang tersohor di bumi Indonesia, patut dikuak kembali. Sebab, nilai-nilai luhur itu untuk waktu yang sangat lama bersemayam di dua tempat. Pertama, ada di goa persembunyiaan yang terletak jauh di lubuk hati nurani manusia dan masyarakat kita. Kedua, di tembok-tembok, tertempel sebagai macam asesoris atau hiasan. Nah, karena itu kita wajib segera memunculkan ke tempat yang sesuai.
(halaman 86-94)

Penulis : Emha Ainun Nadjib
Penerbit : Zaituna
Cetakan Pertama 1996
Dipublikasikan : Banawa Maiyah

You Might Also Like:

Buka Komentar